PALEMBANG — Upaya memperkuat pengendalian banjir di Kota Palembang memasuki tahap baru. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan aset berupa lahan bekas Kantor DPMPTSP Provinsi Sumsel kepada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS VIII) untuk mendukung perluasan Kolam Retensi Simpang Polda.
Serah terima aset tersebut berlangsung di eks Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5, tepat di samping Kolam Retensi Simpang Polda, Palembang, Senin (5/10/2026).
Kepala BBWSS VIII, Agus Safari, S.T., M.T., mengatakan perluasan lahan tersebut akan meningkatkan kapasitas tampungan Kolam Retensi Simpang Polda secara signifikan.
Menurutnya, kolam retensi yang saat ini memiliki luas sekitar 0,4 hektare dengan kapasitas tampung sekitar 9.600 meter kubik akan diperluas hingga mendekati satu hektare.
“Kalau ditambah dengan areal yang sudah diserahkan hari ini, luasnya mendekati satu hektare. Nanti akan kita gali sekitar tiga meter,” ujar Agus Safari.
Dengan perluasan tersebut, kapasitas tampungan air ditargetkan meningkat hingga sekitar 30.000 meter kubik, atau lebih dari tiga kali lipat dibandingkan kapasitas saat ini.
Agus menjelaskan, kedalaman kolam direncanakan sekitar tiga meter karena kondisi bawah tanah tidak memungkinkan dilakukan penggalian terlalu dalam.
“Kalau lebih dalam lagi tidak bisa karena ada sumur. Jadi percuma kalau terlalu dalam,” jelasnya.
Selain memperbesar kapasitas kolam retensi, BBWSS VIII juga akan melakukan pembenahan sistem saluran air di kawasan sekitar. Langkah tersebut dinilai penting agar air dari permukiman dapat lebih cepat dialirkan menuju kolam retensi dan selanjutnya dipompa menuju Sungai Bendung.
“Saluran-saluran di kampung dan di sekitar rumah juga akan kita bersihkan supaya air cepat sampai ke sini. Jadi tidak hanya kolamnya yang kita kerjakan,” katanya.
BBWSS VIII juga menyiapkan sistem pompa untuk mempercepat pengaliran air dari kolam retensi menuju Sungai Bendung. Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengurangan genangan ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Agus menyebut pekerjaan pengendalian banjir tersebut memiliki durasi kontrak sekitar 15 bulan. Namun, pihaknya akan mengevaluasi kebutuhan waktu pengerjaan mengingat volume pekerjaan yang cukup besar.
“Pekerjaannya sekitar 15 bulan. Tetapi dengan volume pekerjaan yang banyak, nanti akan kita upayakan kalau memang diperlukan perpanjangan waktu,” ujarnya.
Untuk keseluruhan program pengendalian banjir tersebut, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp385 miliar. Anggaran itu tidak hanya digunakan untuk perluasan Kolam Retensi Simpang Polda, tetapi mencakup sejumlah pekerjaan lain dalam sistem pengendalian banjir Sungai Bendung.
Pekerjaan tersebut antara lain pembangunan dan perbaikan tanggul, sistem pompa, serta penanganan sejumlah kolam retensi lainnya.
Agus menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari penanganan sistem Sungai Bendung secara menyeluruh, sehingga pengendalian banjir tidak hanya mengandalkan satu kolam retensi.
“Kita tidak hanya mengerjakan ini. Ada beberapa kolam retensi lain yang juga kita tangani,” katanya.
Secara teknis, sistem pengendalian banjir tersebut dirancang dengan mempertimbangkan hujan dengan kala ulang 10 tahun. Agus menegaskan, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir bukan berarti seluruh wilayah Palembang akan terbebas sepenuhnya dari banjir.
“Kalau dikatakan cukup, tidak ada daerah yang bebas banjir. Tetapi dampak banjirnya kita kurangi,” jelasnya.
Menurut Agus, apabila ingin menggunakan standar perlindungan yang lebih tinggi, misalnya dengan kala ulang 20 hingga 50 tahun, kebutuhan ruang tampungan dan infrastruktur juga akan semakin besar.
Karena itu, strategi yang dilakukan tidak hanya memperbesar kapasitas tampungan, tetapi juga mempercepat aliran air melalui jaringan drainase, kolam retensi, pompa, hingga pembuangan menuju sungai.
BBWSS VIII juga menargetkan penyelesaian sistem Sungai Bendung secara bertahap sebelum melanjutkan penanganan titik-titik lain yang memiliki keterkaitan dengan Sungai Musi.
Agus mengatakan, pekerjaan di titik lahan yang baru diserahkan tersebut diharapkan dapat segera dimulai. Pihaknya telah meminta satuan kerja dan kontraktor untuk mengidentifikasi bagian pekerjaan yang dapat langsung dikerjakan.
“Teman-teman kontraktor dan kasatker sudah saya minta sejak minggu kemarin untuk segera melaksanakan mana titik-titik yang bisa dikerjakan. Setelah penyerahan hari ini, saya akan minta segera dikerjakan,” tegasnya.
Selain fungsi utama sebagai infrastruktur pengendalian banjir, kawasan Kolam Retensi Simpang Polda juga berpeluang dikembangkan menjadi ruang publik bagi masyarakat.
BBWSS VIII membuka peluang agar desain kawasan nantinya tidak hanya berfungsi sebagai kolam retensi, tetapi dapat dikombinasikan dengan konsep taman kota.
“Harapan kita ini menjadi taman kota. Kalau masyarakat punya ide atau pemerintah daerah punya ide untuk taman kota, bisa dikomunikasikan dengan konsultan supaya didesain tidak hanya sebagai kolam retensi,” kata Agus.
Konsep tersebut dapat diarahkan menjadi ruang terbuka publik, tempat rekreasi keluarga, hingga area bermain anak dengan tetap mempertahankan fungsi utama kolam sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.
Agus menargetkan pekerjaan Kolam Retensi Simpang Polda dapat diselesaikan secepatnya dan diharapkan rampung pada 2027.
Perluasan Kolam Retensi Simpang Polda ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian banjir Kota Palembang, khususnya di kawasan yang terhubung dengan sistem Sungai Bendung.
Penulis : RQ
Editor : Redaksi HSBBerita.com
